Oktober 21, 2021

Belajar Energi

BelajarEnergi.com – Belajar Energi adalah Hak Segala Bangsa

Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) Shell Petrol Pump (commons.wikimedia.org)

Yuk Kepoin Sejarah Migas Indonesia Sejak 1871!

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

BelajarEnergi.com – Sejarah migas Indonesia bisa dibilang merupakan salah satu yang tertua di dunia. Betapa tidak? Eksplorasi migas Indonesia pertama kali dilakukan saat masa penjajahan Hindia Belanda yaitu pada tahun 1871. Secara periode waktu, sejarah migas Indonesia terbagi menjadi tiga yaitu masa penjajahan Hindia Belanda, pasca kemerdekaan (pemerintahan Soekarno dan Soeharto), dan era reformasi. Berikut adalah penjelasan tiap periode waktu yang dikutip dari berbagai sumber, beberapa di antaranya adalah buku Ibnu Sutowo dalam Kenangan karya Ramadhan KH dan The Last Oil karya Salamuddin Daeng, dkk.

Baca juga: Cadangan Minyak Bumi Tersisa 11 Tahun, Haruskah Indonesia Terus Bergantung?

Sejarah Migas Indonesia di Era Kolonial Hindia Belanda

Sejarah migas Indonesia di era kolonial Hindia Belanda ditandai oleh eksplorasi pertama kali yang dilakukan oleh Jan Reerink. Jan Reerink adalah anak ketiga pemilik toko grosir dan penggilingan beras H. J. Reerink dan Zonen. Reerink saat itu mendengar kabar jika terdapat rembesan minyak yang muncul dari lereng barat Gunung Ciremai di Desa Cibodas, Majalengka. Saat itu, bisnis migas sedang booming sehingga mendorong Jan Reerink untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut. Tak susah bagi Reerink untuk melakukan lobi dan negosiasi kepada perusahaan perbankan Hindia Belanda bernama Nederlandsche Handel-Maatschappij (Factorij Batavia) demi mendapatkan sokongan dana untuk eksplorasi.

Pengeboran minyak oleh Reerink pertama kali dilakukan pada Desember 1971. Sumur tersebut diberi nama Maja-1 atau Cibodas Tangat-1. Namun, hanya terhenti di kedalaman 125 kaki karena peralatan yang tidak mampu. Kemudian Reerink berusaha untuk menggali tiga sumur lagi yang mana terdapat dua sumur berhasil menemukan minyak berkualitas baik namun dalam jumlah yang sedikit. Hingga tahun 1876, sudah terdapat 19 buah sumur eksplorasi yang dibor Reerink, namun ternyata dianggap tidak ekonomis oleh Nederlandsche Handel-Maatschappij sehingga pendanaan dihentikan.

Tokoh lain bernama Aeilko Jan Zijlker juga tercatat dalam sejarah migas Indonesia sebagai pebisnis di sektor migas. Dia berhasil mengebor minyak secara ekonomis pada tahun 1884 di Sumatera Timur Laut dengan sumurnya diberi nama Telaga Tunggal-1. Kemudian perusahaan minyak Belanda bernama Adrian Stoop and Zijlker, mendirikan kilang di Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur pada tahun 1890 dan dikembangkan hingga ke Cepu, Blora, Jawa Tengah pada tahun 1894. Pada tahun 1902, terdapat pula perusahaan minyak besar bernama Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij dan Shell Trasnport and Trading Company melakukan operasi pemasaran dan pengiriman minyak di wilayah Indonesia.

Pada Februari 1907, Royal Dutch Shell terbentuk yang mana merupakan merger antara dua perusahaan besar yaitu Royal Dutch dengan Shell (perusahaan kapal tanker milik Inggris yang ahli dalam memasarkan minyak). Anak perusahaan Royal Dutch Shell bernama Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) kemudian didirikan untuk melakukan operasi di Hindia Belanda (Gambar 1). BPM melalui anak perusahaannya yang merupakan joint venture dengan pemerintah kolonial Belanda, bernama Nederlandsch Indische Aardolie Maatschappij (NIAM), melakukan eksplorasi minyak di Jambi. NIAM mendapatkan hak konsesi pertama untuk periode Juli 1921 sampai dengan 31 Desember 1960. Bagi hasil antara NIAM dengan pemerintah kolonial Belanda ditetapkan sebesar 50:50. Kemudian NIAM juga mendapatkan tambahan hak konsesi di daerah Teluk Aru, Sumatera Utara dan Pulau Bunyu, Kalimantan Timur.

Kilang minyak Balikpapan milik BPM Shell sebagai sejarah migas Indonesia (sumber: commons.wikimedia.org)
Gambar 1. Kilang minyak Balikpapan milik BPM Shell (sumber: commons.wikimedia.org)

Tahun 1902, perusahaan minyak asal Amerika Serikat (AS) bernama Standard Oil of New Jersey mendirikan perusahaan Nederlandsche Koloniale Petroleum Maatschappij (NKPM) di Hindia Belanda. NKPM kemudian berganti nama menjadi Vacuum Standard Petroleum Maatschappij pada September 1933 dan berganti nama lagi menjadi Standard Vacuum (STANVAC) pada tahun 1947. Adapula perusahaan AS lainnya yang bernama Standard Oil of California, mendirikan perusahaan di Hindia Belanda bernama Nederlandsche Pacific Petroleum Maatschappij (NPPM) pada tahun 1930. Standards Oil of California pun melakukan kerjasama dengan Texas Company (Texaco) di tahun yang sama yang kemudian membuat NPPM dikenal sebagai California Texas Oil Company (CALTEX).

Tercatat sudah 18 perusahaan yang beroperasi di Hindia Belanda hingga akhir abad ke-20 berdasarkan East Indies Mining Act 1889. Menurut UU tersebut, hak konsesi akan diberikan kepada perusahaan agar bisa memiliki kontrol penuh atas sumberdaya alam yang ditambang. Bahkan hingga Republik Indonesia (RI) berdiri dan memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 serta pemerintah Belanda pun sudah mengakui kedaulatan RI, UU tersebut masih berlaku.

Hal ini disadari oleh pengacara asal Indonesia yang sekaligus mantan gubernur Sumatera yaitu Teuku H. Moehammad Hasan. Beliau kemudian mengajukan mosi untuk menggantikan UU Hindia Belanda dengan UU Pertambangan Nasional dan mendesak pemerintah agar penerbitan hak pengusahaan dan eksplorasi baru ditunda. Sayangnya, usahanya tidak membuahkan hasil. Namun, namanya sudah tercatat sebagai pelopor yang menciptakan jalan menuju terbentuknya Pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945 di Indonesia. Maka dari itu, status perusahaan tambang asing yang aktif di Indonesia berubah dari pemegang konsesi menjadi kontraktor.

Sejarah Migas Indonesia di Era Soekarno

Sejak kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tahun 1945, pemerintah RI bertekad untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam secara lebih berdikari dengan membuat konstitusi UUD 1945 pasal 33 ayat 1,2, dan 3 yang berbunyi sebagai berikut:

  • Ayat 1: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan
  • Ayat 2: Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
  • Ayat 3: Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sayangnya, dalam tekad tersebut hanyalah sebatas jargon belaka dan konstitusi yang telah termaktub dengan jelas tidak dijalankan dengan baik. Hal ini disebabkan karena sumber APBN hanya bergantung pada produksi dan ekspor migas, sehingga perusahaan migas asing besar seperti Caltex (sekarang Chevron), Shell, dan Stanvac (sekarang Exxon Mobil) pada tahun 1945 tetap mendominasi.

Kemudian Pemerintah RI menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1948 yang mana menjadikan perusahaan minyak di bawah pengawasan Angkatan Perang. Isi dari PP tersebut adalah:

  1. Perusahaan tambang minyak mulai tanggal 25 Oktober 1948 diawasi oleh Angkatan Perang (dimiliterisasi).
  2. Pimpinan dan pegawai Perusahaan Tambang Minyak Negara (Direksi dengan cabang-cabangnya) beserta segala alat-alat dalam menyelenggarakan pekerjaan sehari-hari tetap
  3. Pegawai-pegawai harus tetap bekerja dan bagi mereka berlaku disiplin dan hukum ketentaraan.
  4. Di bagian-bagian Perusahaan Tambang Minyak Negara (PTMN) yang dianggap perlu untuk keperluan keamanan/pertahanan, dapat ditempatkan Kesatuan Tentara. Kesatuan Tentara ini tidak boleh turut campur tangan dalam pekerjaan PTMN, hanya terhadap suatu yang langsung bersangkutan dengan keamanan/pertahanan Pemimpin Kesatuan Tentara berhak memerintahkan dan mengawasi.
  5. Aturan-aturan, instruksi-instruksi, dan lain-lain sebagainya untuk menjalankan peraturan ini, ditetapkan oleh Menteri Pertahanan dan Menteri Kemakmuran.

Operasi eksplorasi migas sempat terhenti karena perang kemerdekaan dan gejolak tanah air. Kemudian, muncullah Laskar Minyak yang membentuk organisasi untuk mengelola lapangan-lapangan minyak di Pangkalan Brandan, Sumatera Utara hingga pada tahun 1947 terbentuklah Perusahaan Minyak Republik Indonesia (PERMIRI) di Sumatera Selatan. Namun, PERMIRI harus dibubarkan karena pasukan Belanda menguasai wilayah operasi perusahaan di Pendopo dan Prabumulih. Hal ini lantas tidak membuat pemerintah RI gentar, yang mana justru mendirikan Perusahaan Tambang Minyak Republik Indonesia (PTMRI) yang memegang wilayah operasi di Jawa Tengah dan Sumatera Utara.

Pada tahun 1954, Pemerintah RI menyatukan semua tambang minyak di Sumatera Utara, Langkat dan Langsa (Aceh) menjadi Tambang Minyak Sumatera Utara (TMSU). Kemudian TMSU dialihkan ke Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) yang selnjutnya menjadi PT. Eksploitasi Tambang Minyak Sumatera Utara (ETMSU). PT. ETMSU dalam perjalanannya diubah menjadi PT. Permina pada 10 Desember 1957. Di tahun berikutnya (1958), Pemerintah menerbitkan UU No. 86/1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda sebagai manuver politik Soekarno untuk meningkatkan sumber pendapatan negara.

Konstitusi tersebut menjadi cikal bakal dilakukannya nasionalisasi NIAM. Manuver tersebut membuat perubahan nama NIAM menjadi PT. Pertambangan Minyak Indonesia (Permindo) yang berlaku sejak 1 Januari 1959 dengan saham 50% masih dimiliki oleh Shell. Untuk kantor pusat pun mengalami perpindahan dari Den Haag ke Jakarta. Permindo kemudian berubah nama menjadi Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Indonesia (PN. Pertamin) pada tahun 1961 yang didasarkan pada PP No. 36/1961. PN. Pertamin melakukan usaha eksplorasi, pemurnian, pengolahan, pengangkutan, dan penjualan.

Kemudian pemerintah juga membentuk Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Nasional (PN. Permigan pada 5 Juni 1961 berdasarkan PP No. 199/1961. Hal ini juga menetapkan PTMRI yang dimasukkan ke dalam PN. Permigan.

Hadirnya Perdana Menteri Djuanda membuat sejarah migas Indonesia memiliki visi sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, yaitu dibentuknya UU No. 44/1960 dengan beberapa visi penting sebagai berikut:

  1. Semua migas yang ditemukan di wilayah RI adalah milik nasional dan dikendalikan oleh negara.
  2. Pertambangan migas hanya dapat dilaksanakan oleh negara melalui perusahaan negara.
  3. Jika diperlukan, Menteri Pertambangan dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor dari perusahaan negara.

Konstitusi tersebut menekan perusahaan minyak asing untuk setuju dengan Perjanjian Kontrak Karya (KK). Perjanjian KK ini bertujuan untuk membatasi peran perusahaan minyak hanya sebagai kontraktor untuk melakukan tugas tertentu atas perintah negara sebagai pemilik sah sumber daya minyak. Hal ini membuat ketiga perusahaan besar asing seperti Stanvac, Caltex, dan Shell menolak tawaran tersebut dan bersikukuh terhadap UU Hindia Belanda yang menjadikan mereka sebagai pemegang kedaulatan penuh atas produksi dan keuntungan migas lapangan mereka.

Perundingan alot ini pada akhirnya menghasilkan kontrak perjanjian kerja agar perusahaan asing mengakui Pemerintah RI sebagai pemilik sah sumber daya migas. Hal ini menghasilkan timbal balik kepada perusahaan asing tersebut untuk memperoleh hak memproduksi sumber daya migas dan menjual hasil yang didapatkan. Meskipun begitu, Soekarno sebenarnya masih berusaha untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan tersebut secara penuh, namun menuai kegagalan.  

Sejarah Migas Indonesia di Era Soeharto

Setelah Soeharto berkuasa atau masuknya era Orde Baru, Ibnu Sutowo mencetak sejarah dengan menyetujui Production Sharing Contract (PSC) antara Permina dan The Independent Indonesian American Petroleum Company (IPC) dari Delaware, AS pada Agustus 1966. PSC ini merupakan penerapan yang pertama kali di dunia perminyakan dunia. Ibnu Sutowo memiliki visi utama untuk menjadikan negara berperan lebih besar lagi dalam manajemen usaha hulu migas dan meningkatkan kontrol atas produksinya.

Permina berfungsi sebagai pengawas dalam penerapan PSC di Indonesia. Selain itu, Permina mendapatkan kesempatan agar dapat belajar dari perusahaan migas asing di Indonesia terkait pengelolaan operasi yang efisien karena dapat memaksa kontraktor asing tersebut dalam menjelaskan perencaan dan keputusan yang diambil.

Sejarah migas Indonesia melangkah ke babak baru pada 15 September 1971 dengan diterbitkannya UU No. 8/1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Pertamina). PT. Pertamina memperoleh modal dari kekayaan negara di luar APBN. Pertamina merupakan perpanjangan tangan pemerintah sebagai pemegang hak pengelolaan migas Indonesia, sekaligus regulator yang mengatur kontrak dengan perusahaan asing. Hal ini menjadi strategi vital dalam mewujudkan kedaulatan energi nasional sebelum era reformasi.

Pertamina mengalami peningkatan kinerja dengan adanya berbagai ekspansi usaha. Pertamina berhasil membangun armada tanker sebesar ratusan ribu ton. Kemudian pada awal Desember 1973, terjadi penandatanganan persetujuan jual-beli LNG antara Ibnu Sutowo sebagai Dirut Pertamina dengan para pimpinan perusahaan Jepang bidang bahan bakar gas, tenaga listrik, perusahaan besi baja, dan pemanasan dan air minum.

Perusahaan-perusahaan tersebut adalah Kyushu Electric, Chubu Electric, Kansai Electric, dan The Industrial Bank of Japan. Selain itu, disusul pula Osaka Gas, Nissho-Iwai, Far East Oil  dan Nippon Steel. Kemudian sebuah kontrak untuk desain, rekayasa, dan konstruksi dua pabrik pencairan LNG juga ditandatangani dengan Bechtel Inc. dari San Fransisco yang mana akan didirikan di Sumut dan Kalimantan Timur pada bulan yang sama,. Adapun sumber gasnya didapatkan dari lapangan-lapangan yang dioperasikan oleh Total Indonesie (Perancis) dan Union Oil (Amerika Serikat).

Nilai kontrak penjualan gas alam saat itu dengan berbagai perusahaan Jepang merupakan kontrak terbesar yang pernah didapatkan oleh Indonesia. Pertamina akan menjual gas alam sebanyak 7,5 juta ton/tahun atau setara dengan 180.000 boepd dan mengikat selama 20 tahun. Selain itu, Jepang melalui Dana Kerjasama Ekonomi Luar Negeri Jepang (OECF) dengan senang hati membiayai bagian dari pembangunan kilang Badak (Kaltim) dan Arun (Aceh) dengan pinjaman kepada pemerintah bernilai US$ 200 juta (52 Miliar Yen waktu itu).

Memang, selama proyek berjalan tidak selalu mulus. Masalah seringkali terjadi, bahkan kondisi saat itu sedang terjadi gesekan di Jakarta, Jepang dan New York, Jepang pada akhir tahun 1975 hingga awal tahun 1976. Yang lebih mencengangkan adalah Ibnu Sutowo berhenti sebagai Dirut Pertamina pada 9 Maret 1976 karena berbagai tuduhan yang disangkakan padanya. Namun, dengan beban tanggungjawab moral yang besar, dia tetap mengikuti perkembangan transaksi LNG saat itu.

Tanggal 5 Juli 1977 merupakan tonggak sejarah migas Indonesia di bidang LNG yang mana tetesan pertama muncul. Kemudian kapal LNG pertama bernama Aquarius, diserahterimakan di galangan kapal General Dynamics, Quincy, Massachussets, AS Tanggal 27 Juli 1977. Dilanjutkan dengan pemuatan LNG pertama ke Aquarius untuk siap dikirimkan ke konsumen di Jepang.

Pada 1 Agustus 1977, peresmian kilang LNG pertama di Indonesia (Bontang, Kaltim) oleh Presiden Soeharto. Kilang tersebut selesai dibangun setelah ditemukannya gas alam di Badak sejak 5,5 tahun sebelumnya. Selanjutnya kapal Aquarius berlayar ke Jepang membawa muatan LNG dari Indonesia pada 9 Agustus 1977. Muatan LNG pertama sebanyak 124.000 m3 itu akhirnya dapat dibongkar dengan aman di terminal Semboku II milik Osaka Gas Co. pada tanggal 19 Agustus 1977. Kemudian tanggal 19 September 1978, pabrik LNG kedua (Arun) di provinsi Aceh diresmikan pula oleh Presiden Soeharto.

LNG Indonesia menguasai sekitar 51% dari seluruh pasaran LNG di Jepang pada tahun 1985 atau sekitar 7% dari seluruh energi yang diimpornya, yang didominasi oleh minyak. Proyek LNG Indonesia besutan Ibnu Sutowo dkk. ini mendapatkan pujian yang luar biasa dari kalangan internasional seperti tertulis di buku Hands Across The Sea, the Story of Indonesian LNG (1985). Mantan pengacara Mobil Oil pun, John Barber juga tidak luput memberikan pujian kepada Ibnu dkk..

Bersinarnya LNG Indonesia kala itu merupakan prestasi besar dalam sejarah migas Indonesia yang bisa dibilang belum lama mencicipi kemerdekaan yaitu baru 32 tahun. Meskipun dalam membangun industri LNG dari nol membutuhkan dana jutaan dolar tambahan akibat berbagai masalah, namun pada akhirnya Indonesia berhasil dalam waktu yang relatif pendek mensukseskan bisnis tersebut.

Sejarah Migas Indonesia di Era Reformasi

Seiring dengan berjalannya era reformasi, industri migas Indonesia mengalami gonjang-ganjing karena faktor politik dan ekonomi global. Konstitusi yang mengatur PT. Pertamina pun terkena getahnya. Akibatnya, pada tahun 2001, DPR RI bersama Pemerintah RI mengesahkan UU No. 22/2001 tentang Migas. Pertamina yang sebelumnya juga berperan regulator pada UU No. 8/1971, dihilangkan pada UU yang baru tersebut. Menteri Energi Susilo Bambang Yudhoyono pun menerbitkan PP No. 31/2003 yang mengatur tentang Pertamina sebagai perusahaan migas negara yang hanya berfokus pada operasional saja, dengan kata lain hanya sebagai operator migas biasa. Fungsi regulasi diserahkan kepada badan lain di bawah pemerintahan.

Pertamina yang hanya berfokus sebagai operator migas biasa harus bersaing dengan perusahaan asing besar yang telah lama bercokol di Indonesia seperti Shell, Chevron, BP, dan Total dalam pertarungan tender eksplorasi dan eksploitasi migas. Pertamina pun tidak menjadi distributor tunggal di sektor hilir dalam penjualan produk-produk turunan migas seperti bensin, solar, kerosen dan sebagainya, sehingga pemain asing seperti Total, Petronas, BP dan Shell pun diizinkan pula mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

UU Migas yang baru melakukan pemecahan (unbundling) di sisi regulasi untuk sektor hulu (eksplorasi dan produksi migas) dan sektor hilir (distribusi dan pemasaran migas) yang sebelumnya dinaungi oleh Pertamina. Pemerintah membentuk Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) untuk sektor hulu dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk sektor hilir.

BP Migas pun pada akhirnya tidak bertahan lama karena mendapat banyak kritikan dari masyarakat. Sejumlah organisasi kemasyarakatan yang dikoordinasi oleh PP Muhammadiyah mengajukan permohonan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada 29 Maret 2012 untuk melakukan revisi UU Migas karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Hingga pada akhirnya, BP Migas dibubarkan secara resmi berdasarkan Putusan MK No. 36/PUU-X/2012. Kementerian ESDM kemudian membentuk badan pengganti bernama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu migas berdasarkan Kontrak Kerja Sama (KKS).

Penulis: Riko Susetia Yuda


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •