Februari 8, 2023

Belajar Energi

BelajarEnergi.com – Belajar Energi adalah Hak Segala Bangsa

Konservasi Energi

Konservasi Energi dalam Manajemen Energi Nasional, Pentingkah?


BelajarEnergi.com – Menurut UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi dan PP No. 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi, menjelaskan bahwa konservasi energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya. Dalam artikel-artikel sebelumnya, banyak dibahas mengenai jenis-jenis energi dan pengelolaannya hingga saat ini. Namun, perlu diketahui pula bahwa konsumsi energi nasional harus dapat dikendalikan agar tercipta kelestarian dan keberlangsungan energi sehingga terhindar dari peristiwa kelangkaan energi yang sangat merugikan negara dan masyarakat.

Selain itu, konservasi energi dapat menciptakan manfaat baik untuk negara yang konsumsi energi per kapitanya tinggi maupun yang konsumsi energi per kapitanya rendah termasuk Indonesia. Konservasi energi juga dapat berdampak baik terhadap lingkungan karena dengan melakukan penghematan energi, maka penggunaan bahan bakar fosil yang dapat mencemari lingkungan (utamanya menyebabkan pemanasan global) akan berkurang juga.

Baca juga: Selayang Pandang Tentang Energi – Pengertian dan Tujuan Pengelolaan 

Tanggung Jawab Konservasi Energi

Menurut PP tersebut, konservasi energi nasional merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat. Masing-masing tentu saja memiliki porsi yang berbeda-beda. Pemerintah dalam hal ini bertanggung jawab untuk:

  • merumuskan dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program konservasi energi
  • mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang konservasi energi
  • melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menerapkan konservasi energi
  • mengalokasikan dana dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi
  • memberikan kemudahan dan/atau insentif dalam rangka pelaksanaan program konservasi energi
  • melakukan bimbingan teknis konservasi energi kepada pengusaha, pengguna sumber energi, dan pengguna energi
  • melaksanakan program dan kegiatan konservasi energi
  • melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program konservasi energi

Adapun pengusaha memiliki porsi tanggung jawab untuk melaksanakan konservasi energi dalam setiap tahap pelaksanaan usaha dan menggunakan teknologi yang efisien energi serta menghasilkan produk dan / atau jasa yang hemat energi. Kemudian, masyarakat bertanggung jawab untuk mendukung dan melaksanakan program konservasi energi yang telah dicanangkan pemerintah.

Menurut PP tersebut pula, diatur mengenai konservasi dalam pemanfaatan energi yang mana pemanfaatan energi oleh pengguna sumber energi dan pengguna energi wajib dilakukan secara hemat dan efisien. Kemudian, pengguna sumber energi dan pengguna energi yang menggunakan sumber energi dan / atau energi lebih besar atau sama dengan 6.000 setara ton minyak per tahun wajib melakukan konservasi energi melalui manajemen energi. Angka 6.000 setara ton minyak per tahun dinilai tidak terlalu banyak, namun total konsumsi energinya bisa mencapai 60% dari penggunaan energi nasional sehingga apabila konservasi energi dapat dilakukan maka dampak penghematan secara nasional akan signifikan.

Manajemen energi merupakan kegiatan terpadu untuk mengendalikan konsumsi energi agar tercapai pemanfaatan energi yang efektif dan efisien untuk menghasilkan keluaran yang maksimal melalui tindakan teknis secara terstruktur dan ekonomis untuk meminimalisasi pemanfaatan energi termasuk untuk proses produksi dan meminimalisasi konsumsi bahan baku dan bahan pendukung. Manajemen energi ini dilakukan dengan cara menunjuk manajer energi, menyusun program konservasi energi, melaksanakan audit energi secara berkala, melaksanakan rekomendasi hasil audit energi, dan melaporkan pelaksanaan konservasi energi setiap tahun kepada pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Negara dengan Tingkat Konservasi Energi Tinggi

Menurut penelitian dari Nugroho (2009), terdapat dua negara yang sangat aktif dalam hal konservasi energi secara nasional yaitu Jepang dan Thailand (Muangthai). Dua negara tersebut terbukti efektif dalam menekan penggunaan energinya dan menciptakan penghematan yang sangat luar biasa. Mereka tentu saja secara konsisten menerapkan regulasi khusus dan menyiapkan badan khusus dalam penanganan konservasi energi ini.

Jepang mengawali program konservasi energi yang dilatarbelakangi oleh krisis minyak dunia pada tahun 1973 dan 1978. Pada saat itu, harga minyak sangat tinggi dan ketergantugan Jepang terhadap minyak bumi sebagai energi primer sangatlah besar yaitu sekitar 80 persen. Hal ini membuat ekonomi Jepang terpukul hebat sehingga pemerintah berputar otak untuk melakukan restrukturasi konsumsi energi dengan cara diversifikasi energi. Diversifikasi energi ini dimulai dari pemanfaatan gas bumi / gas alam dan tenaga nuklir untuk menggantikan minyak bumi. Adapun dalam hal konservasi energi, diimplementasikan di sisi konsumsi energi, khususnya pada sektor industri. Kemudian, mulai tahun 1978, Pemerintah Jepang mendirikan Pusat Konservasi Energi Nasional yang dilanjutkan dengan pembentukan Undang-Undang Konservasi Energi pada tahun 1979. Buah hasil dari dibentuknya badan dan regulasi tersebut yaitu menurunnya tingkat prosentase minyak bumi dalam konsumsi energi nasional dari semula 80 persen saat krisis minyak dunia pertama dan kedua menjadi 47 persen hingga saat ini.

Jepang dinilai berhasil menerapkan konservasi energi hingga ke masyarakat akar karena adanya UU Konservasi Energi dan didirikannya Pusat Konservasi Energi Nasional. Selain itu, faktor-faktor lain yang berpengaruh adalah adanya dukungan dari pemerintah yang sangat kuat (khususnya dari Kementerian lain seperti Ekonomi, Perdagangan dan Industri), dibentuk serta disebarluaskan peraturan dan petunjuk teknis konservasi energi di berbagai sektor ke masyarakat, serta pemanfaatan Total Quality Management (TQM) untuk mendorong program konservasi energi.

Pembahasan selanjutnya selain Jepang adalah Thailand. Thailand bisa dibilang memiliki kekayaan sumber daya energi khususnya gas bumi, namun negara tersebut tidak menganggap dirinya sebagai negara yang kaya sumber daya energi. Justru Thailand termasuk negara di Asia Tenggara yang memiliki perhatian besar untuk memanfaatkan energi secara bijak dan ekonomis. Thailand menempatkan pengelolaan energi sebagai bagian terpenting bagi banyak sektor utamanya pemerintahan yang mana sangat berpengaruh terhadap hajat hidup masyarakat.

Pengelolaan energi di Thailand ditangani oleh National Energy Policy Council (NEPC) yang dipimpin oleh Perdana Menteri dengan Wakil Deputi Perdana Menteri, dan beranggotakan para menteri seperti Energi, Industri, Transportasi, Keuangan, Sains dan Teknologi, dan sebagainya. NEPC ini bertugas untuk menetapkan Kebijakan Energi Nasional serta Rencana Pengembangan dan Manajemen Energi Nasional. Selain itu, lembaga ini juga menetapkan harga energi yang sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional dan Rencana Pengembangan dan Manajemen Energi Nasional yang berlaku.

NEPC ini membawai komite khusus bernama Komite Konservasi Energi (Energy Conservation Promotion Fund Committee: ECPFC) dan Komite Kebijakan Energi (Energy Policy Committee: EPC) yang masing-masing dipimpin oleh Deputi Perdana Menteri atau Menteri yang ditunjuk oleh Perdana Menteri.Thailand termasuk contoh negara sukses dari beberapa negara di dunia yang belajar dari pengalaman Jepang dalam hal konservasi energi yang mana kerjasamanya dimulai di awal tahun 1980. Setelah kerjasama tersebut dimulai, pada tahun 1985 berdirilah Pusat Studi Konservasi Energi Thailand yang diikuti oleh terbitnya UU Konservasi Energi pada tahun 1992.

Pusat Konservasi Energi dan UU Konservasi Energi Thailand yang telah bertindak agresif dapat menciptakan kesadaran yang tinggi bagi masyarakat akan pentingnya konservasi energi. Hal inilah yang membuat Thailand masuk ke dalam negara dengan produktivitas pemanfaatan energinya cukup baik dibandingkan negara-negara lain di Asia. Indikator efisiensi pemanfaatan energinya pun menjadi lebih baik di berbagai sektor utamanya transportasi.

Bagaimana dengan Indonesia?

Menurut data dari Ditjen EBTKE Kementerian ESDM (2020), konsumsi energi final Indonesia meningkat rata-rata 4% (empat persen) per tahun dalam kurun waktu tahun 2008-2018. Total konsumsi energi final Indonesia tahun 2018 mencapai 869 juta setara barel minyak (SBM). Rincian tersebut (Gambar 1) didominasi oleh sektor transportasi sebesar 45% (empat puluh lima persen), kemudian disusul oleh sektor industri sebesar 33% (tiga puluh tiga persen), sektor rumah tangga sebesar 15% (lima belas persen), sektor komersial sebesar 5% (lima persen) dan sektor lainnya sebesar 2% (dua persen).

Konsumsi Energi per Sektor Tahun 2006-2018 (Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, 2020)
Gambar 1. Konsumsi Energi per Sektor Tahun 2006-2018 (Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, 2020)

Peran BBM di sektor transportasi masih sulit tergantikan dengan jenis energi lainnya sehingga trend konsumsi energinya telah melewati konsumsi pada sektor industri. Hal ini disebabkan oleh tingginya pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor baik itu roda dua maupun roda empat. Berbeda dengan sektor transportasi, sektor industri dapat melakukan diversifikasi energi dari BBM ke gas, batubara, dan bahkan biomassa sehingga konsumsi BBMnya semakin berkurang dan tidak dominan.

Kemudian, sektor rumah tangga didominasi oleh energi listrik dan LPG yang mana program konversi minyak tanah ke LPG terbilang sukses dan sangat menekan penggunakan minyak tanah. Pada sektor komersial, energi listrik menjadi energi yang banyak dikonsumsi karena meliputi gedung perkantoran, hotel, pusat perbelanjaan, rumah sakit dan lainnya. Adapun sektor sisanya masih menggunakan BBM untuk pertanian, pertambangan, dan peralatan konstruksi.

Keberhasilan penerapan konservasi energi dapat diukur melalui intensitas energi yang artinya adalah jumlah energi yang dikonsumsi untuk mendapatkan satu satuan produk domestik bruto (PDB) dengan satuan setara barel minyak per miliar rupiah (SBM/Miliar Rupiah). Intensitas energi diukur berdasarkan besaran energi yang dapat dihemat untuk menghasilkan keluaran yang sama. Data yang digunakan adalah realisasi penyediaan energi primer maupun konsumsi energi final dibagi dengan PDB nasional yang dihasilkan. Intensitas energi primer menunjukkan efisiensi seluruh rangkaian proses konservasi energi di segi suplai, sedangkan intensitas energi final menunjukkan efisiensi penggunaan energi oleh pengguna energi final (kebutuhan).

Intensitas energi final (IEF) dan intensitas energi primer (IEP) selama kurun waktu 2010-2018 (Gambar 2) ditargetkan turun rata-rata 1% (satu persen) per tahun. Selama kurun waktu tersebut, terjadi korelasi yang relevan antara intensitas energi final dan intensitas energi primer. Keterdapatan selisih nilai antara IEF dan IEP menunjukkan bahwa penyediaan energi untuk memenuhi kebutuhan energi final terjadi inefisiensi pemanfaatan energi karena proses dan konservasi sumber energi menjadi energi final serta losses selama transmisi dan distribusi energi, utamanya energi listrik.

Intensitas Energi Primer (IEP) dan Energi Final (IEF) sebagai Indikator Konservasi Energi (Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, 2020)
Gambar 2. Intensitas Energi Primer (IEP) dan Energi Final (IEF) (Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, 2020)

Menurut Renstra EBTKE 2020-2024, Indonesia telah berkomitmen dalam COP-21 Paris tahun 2015 untuk mengurangi tingkat emisi gas rumah kaca (GRK) sebanyak 29% dengan upaya mandiri pada tahun 2030 dan 41% dengan bantuan dunia internasional. Komitmen ini kemudian menghasilkan UU No. 16 tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention On Climate Change. Pemerintah Indonesia memprediksikan emisi GRK dari sektor energi pada tahun 2030 akan meningkat hampir 4 (empat) kali lipat dibandingkan emisinya di tahun 2010.

Sektor Energi pada tahun 2030 akan menyumbang emisi GRK terbesar dengan prosentase 60% dari total emisi GRK, diikuti oleh Sektor Kehutanan dan Pertanian (27%), Sektor Limbah (11%), dan Sektor IPPU (2%). Melihat hal tersebut, Pemerintah akan memfokuskan program mitigasi emisi GRK nasional yang mana terdapat peralihan dari Sektor Lahan ke Sektor Energi. Target reduksi emisi GRK Sektor Energi yang dicanangkan pada tahun 2030 yaitu sebesar 314 juta ton CO2e atau sekitar 11% dari total target reduksi 29%. Target ini terbilang cukup besar dan menjadi tantangan bagi Sektor Energi.

Pemerintah pun telah mencanangkan program aksi mitigasi di sektor energi yang terbagi menjadi 4 (empat) sub kategori berikut:

  • efisiensi energi
  • penggunaan bahan bakar rendah karbon/fuel switching
  • pembangkit energi bersih / clean coal technology (CCT)
  • energi baru dan terbarukan

Program dan Tantangan Konservasi Energi Indonesia

Menurut Renstra EBTKE 2020-2024, penerapan program-program konservasi energi antara lain:

  • manajemen energi;
  • standar kinerja energi dan label hemat Energi;
  • pembiayaan konservasi energi;
  • usaha jasa konservasi energi;
  • penerapan efisiensi energi di fasilitas milik negara;
  • pengukuran dan verifikasi pelaksanaan konservasi energi;
  • peningkatan kesadaran konservasi energi;
  • peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
  • penelitian dan pengembangan; dan
  • kerja sama bidang konservasi energi

Secara lebih detail, program peningkatan efisiensi pemanfaatan energi dan tenaga listrik, melalui:

  1. Kegiatan konservasi energi yang dilakukan untuk menghemat energi di sektor rumah tangga antara lain:
    • Penerapan regulasi Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan Label untuk peralatan rumah tangga;
    • Penurunan rugi-rugi stand by power dengan penerapan teknologi pengawasan digital dan sosialisasi;
    • Konversi dari minyak tanah ke LPG dan/atau kompor listrik.
  2. Kegiatan efisiensi energi di sektor bangunan komersial dilakukan melalui cara:
    • Kewajiban penerapan bangunan energi hijau untuk bangunan baru;
    • Kewajiban penerapan konservasi energi untuk gedung pemerintah;
    • Kewajiban manajemen energi untuk bangunan komersial.
    • Penggunaan dan retrofit lampu jalan (PJU) hemat energi tenaga surya
    • Efisiensi pada sektor industri difokuskan pada dua langkah utama, yaitu:
    • Manajemen Energi (kewajiban melaksanakan manajemen energi untuk pengguna sektor industri); dan
    • Penerapan Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) untuk peralatan industri.
  3. Kebijakan konservasi energi di dalam sistem transportasi antara lain:
    • implementasi kendaraan listrik;
    • perpindahan moda transportasi dari kendaraan pribadi ke transportasi publik;
    • manajemen transportasi; dan
    • peningkatan standar efisiensi bahan bakar.
  4. Menetapkan target efisiensi penyediaan tenaga listrik di sisi pembangkit, jaringan dan konsumen;
  5. Efisiensi jaringan ditetapkan melalui indikator susut jaringan tenaga listrik;
  6. Pengukuran dan verifikasi pelaksanaan konservasi energi;
  7. Peningkatan kapasitas SDM;
  8. Memudahkan akses pembiayaan kegiatan Konservasi Energi

Adapun beberapa hal yang menjadi tantangan dalam penerapan konservasi energi antara lain:

  • perlu adanya integrasi regulasi antar Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Konservasi Energi yang lebih masif
  • harga energi masih disubsidi sejak tahun 2015 yaitu subsidi bahan bakar dan listrik
  • masih kurangnya jumlah Manajer dan Auditor Energi yang dimiliki oleh perusahaan menyebabkan program efisiensi energi tidak berjalan maksimal
  • investasi untuk Program Efisiensi Energi masih terkendala dalam hal Pendanaan sehingga tidak menarik bagi para pelaku usaha
  • insentif untuk pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi belum secara signifikan menarik minat pelaku usaha untuk menerapkan konservasi dan Efisiensi Energi
  • pengenaan disinsentif bagi pelaku usaha yang dapat berimplikasi penghambat iklim investasi
  • tingkat kesadaran hemat energi bagi pengguna masih rendah
  • daya beli teknologi/peralatan yang efisien/hemat energi masih rendah
  • kurangnya koordinasi antar instansi dalam menyusun peraturan teknis yang mengatur kewajiban pelaksanaan konservasi energi
  • pengetahuan dan pemahaman terhadap pentingnya dan manfaat konservasi energi masih terbatas
  • sistem monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan konservasi energi lintas sektor belum tersedia

Penulis: Riko Susetia Yuda